Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti Rapat Kerja dengan Kmisi XI DPR RI, Selasa (12/9/2023).suaratani.com-istSuaraTani.com –
Jakarta| Pemerintah berencana melakukan penambahan Penyertaan Modal Negara
(PMN) dalam APBN 2023 dan rencana pemberian PMN dalam APBN 2024 kepada sejumlah
BUMN.
Rencana ini disampaikan Menteri Keuangan Sri
Mulyanii Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa
(12/9/2023).
Menkeu
menyampaikan, pada tahun 2023 direncanakan ada penambahan PMN dalam bentuk
tunai sebesar Rp42,8 triliun untuk 5 BUMN, tunai dalam bentuk cadangan
pembiayaan investasi sebesar Rp4,5 triliun untuk 3 BUMN.
Nontunai dalam
bentuk konversi piutang APBN 2023 sebesar Rp3 triliun untuk 2 BUMN, dan
nontunai berupa BMN kepada 5 BUMN.
Sementara itu, pada tahun 2024 direncanakan
terdapat 3 BUMN penerima PMN yang akan dicairkan di awal triwulan I 2024 dan
nantinya akan masuk dalam RUU APBN TA 2024.
Secara detail, PMN tunai di APBN 2023 akan
diberikan kepada 5 BUMN yaitu PT Hutama Karya (Rp28,84 triliun), PT Perusahaan
Listrik Negara (Rp10 triliun), PT Sarana Multigriya Finansial (Rp1,53 triliun),
PT Len Industri (Rp 1,75 triliun), dan Perum LPPNPI/Airnav Indonesia (Rp659,19
miliar).
"Hutama Karya tahun 2023 ini kembali
mendapatkan PMN yang signifikan yaitu Rp28,884 triliun. PMN ini sekarang dikaitkan
dengan kontrak bagi BUMN Hutama Karya menyelesaikan jalan tol Sumatera tahap 1
dan tahap 2 untuk ruas Betung-Tempino-Jambi dan Junction Pekanbaru-Bypass
Pekanbaru," ujar Sri Mulyani.
Menkeu memaparkan, PMN Tunai yang berasal dari
Cadangan Pembiayaan Investasi direncanakan sebesar Rp4,514 triliun kepada 3
BUMN yaitu PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia,
dan PT Bina Karya.
Adapun PMN
Non-Tunai melalui konversi piutang APBN 2023 diberikan kepada 2 BUMN yaitu PT
Rajawali Nusantara Indonesia (Rp2,56 triliun) dan PT Len Industri (Rp456,25
miliar).
Lebih lanjut, PMN Non Tunai dalam bentuk Barang
Milik Negara (BMN) diberikan untuk 5 BUMN. Antara lain PT Brantas Abipraya, PT
ASDP Indonesia Ferry, Perum LPPNPI/Airnav Indonesia, PT Sejahtera Eka Graha,
dan PT Pertamina.
Sementara itu terkait PMN BUMN dalam APBN tahun
depan, Menkeu menyebut pencairannya akan dilakukan pada awal tahun, tepatnya di
triwulan pertama 2024.
"Di dalam RUU APBN 2024 yang telah
disampaikan oleh Bapak Presiden dalam rapat Panja Asumsi Dasar dan Pendapatan
Defisit serta Pembiayaan yang telah dibahas dalam Banggar, kita menyebutkan PMN
pada 3 BUMN yang akan dicairkan pada awal tahun 2024 atau triwulan 1
2024," ungkap Menkeu.
Ia menyebut, pencairan PMN di awal tahun dilakukan
untuk menjaga kesehatan ketiga BUMN tersebut.
"Maka kami
mohon untuk bisa dilakukan pembahasan dengan komisi XI karena timing dari PMN
ini juga menentukan dari kesehatan dari BUMN BUMN tersebut," jelasnya.
3 BUMN tersebut yaitu, pertama PT Hutama Karya
sebesar Rp18,6 triliun. Menkeu mengungkapkan PMN ini diberikan karena Hutama
Karya menjadi BUMN utama penyelesaian jalan tol Sumatera tahap 1 dan proyek tol
Bogor-Ciawi-Sukabumi dan tol Kayuagung-Palembang-Betung.
"Kita harapkan dengan PMN yang dikaitkan
dengan kemajuan proyek, akan makin akuntabal sehingga tidak memasukkan PMN
namun kemudian dia masuk di neraca tanpa ada kaitannya dengan proyek mana yang
harus diselesaikan," tegas sang Bendahara Negara.
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia juga
mendapatkan PMN sebesar Rp3,556 triliun dalam rangka penguatan IFG Life dan
penyelesaian pengalihan dari polis-polis yang sudah direstrukturisasi dari PT
Asuransi Jiwasraya.
Selain itu, usulan PMN 2024 diberikan kepada PT
Wijaya karya sebesar Rp6 triliun dalam
rangka penguatan struktur modal untuk mendanai proyek PSN yang sedang
dikerjakan.
"Jadi kita tetap walaupun melakukan PMN tetap ada ear mark-nya untuk proyek apa, tidak masuk di dalam neraca apalagi kalau BUMN ini sekarang masih di dalam proses restrukturisasi sehingga make sure bahwa PMN tidak hilang atau terdilusi dengan berbagai masalah keuangan dari BUMN tersebut," jelasnya. *(jasmin)
