SuaraTani.com – Jakarta| Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, mendorong tersedianya akses listrik yang merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat, utamanya di daerah 3T.
Martin menyebut, saat ini masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah 3T belum mendapatkan akses listrik.
Karena itu, pihaknya akan mendorong pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik.
"Kemarin kita sudah tahu bahwa terkait dengan pencairan daripada PMN listrik ini masih terkendala dan kita ingin mengingatkan seluruh pihak agar hal seperti kebutuhan listrik ini adalah kebutuhan pokok kita. Tentu di usia 78 tahun Indonesia merdeka ini masih tidak terlalu listrik itu sebenarnya tanggung jawab negara," ungkap Martin usai mendengar aspirasi dari masyarakat Pulau Nias, Sumatera Utara yang mengeluhkan tentang masih belum tersedianya akses listrik di 86 desa di Pulau Nias, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).
Martin menambahkan, yang menjadi ironi saat ini adalah ketika di perkotaan Indonesia telah memiliki kereta cepat, hingga teknologi-teknologi canggih yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya.
Namun, di daerah 3T akses tersebut bahkan belum tersedia.
"Bagaimana mungkin kita sekarang sudah memiliki kereta cepat, kita sudah memiliki kereta yang canggih, bahkan mungkin ada pemanas listrik yang luar biasa tinggi teknologinya, tapi masih ada ribuan desa di seluruh Indonesia ini yang belum teraliri listrik, khusus di Kepulauan Nias itu ada 86 desa yang belum teraliri listrik.. Nah ini harus merupakan tanggung jawab kita bersama," jelas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel, mengatakan akan mendorong pemerintah, khususnya kementerian/lembaga terkait agar dapat memprioritaskan kesejahteraan masyarakat di daerah 3T.
Utamanya pada sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi lainnya. Sebab, permasalahan belum tersedianya akses listrik juga berpengaruh pada berbagai sektor.
"Saya akan membahas ini dengan kementerian terkait, baik itu BUMN dan juga maupun dengan perusahaan yang terkait seperti PLN dan juga Kementerian ESDM. Bahkan mungkin saya akan bahas juga dengan kawan-kawan di Komisi XI maupun Komisi VI, bahkan mungkin Komisi VII. Saya akan bahas soal ini terkait dengan listrik, karena ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan harus segera diwujudkan," tutupnya. *(desi)
