SuaraTani.com - Jakarta| Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mewakili Indonesia menyampaikan komitmen mengelola laut secara berkelanjutan melalui 5 program prioritas Ekonomi Biru KKP.
Hal ini disampaikan pada forum internasional Our Ocean Conference (OOC) dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang berlangsung di Busan, Korea Selatan baru-baru ini.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana juga menyampaikan komitmen mengenai penataan ruang laut melalui regulasi rencana zonasi (RZ) inilah yang ditekankan delegasi Indonesia pada forum OOC ke-10 yang berlangsung pada 28 - 30 April 2025 lalu.
Regulasi itu meliputi Rencana Zonasi Antar Daerah, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
“Penataan ruang laut adalah dasar dari seluruh pemanfaatan ruang yang ada di wilayah pesisir dan laut agar tercipta keselarasan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian ekosistem pesisir dan laut,” ujar Kartika dalam konferensi pers di Media Center KKP di Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Menurutnya, penataan ruang laut yang berkelanjutan merupakan kunci mewujudkan ketahanan laut, melestarikan lingkungan laut, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Integrasi tata ruang laut sangat penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan laut dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi semua pihak, termasuk masyarakat pesisir dan generasi mendatang,” tegasnya.
Selain komitmen mengenai regulasi rencana zonasi, lanjut Kartika, Indonesia juga menyampaikan lima komitmen lain termasuk memperkuat pengelolaan karbon biru melalui skema menghitung cepat nilai karbon biru padang lamun di 20 kawasan konservasi laut.
Kemudian, menginisiasi Blue Carbon Network and Database, memperkuat kolaborasi dan kerja sama di forum internasional, memformulasikan kebijakan pengelolaan karbon biru hingga pedoman penghitungan nilainya.
Selanjutnya yang masih dikerjakan KKP di tahun ini yakni menetapkan 200.000 hektare Kawasan Konservasi Laut baru.
Kemudian akan menaikkan skor efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut sebesar rata-rata 5% dari skor tahun 2024.
“Kami juga telah melaksanakan pilot project pembangunan Kampung Budi Daya Rumput Laut di Wakatobi yang akan disusul di Maluku, dan Rote Ndao sebagai implementasi perikanan berkelanjutan. Serta akan membangun ocean monitoring system dan 15 kawasan konservasi perairan (marine protected area) hingga tahun 2027,” ungkap Kartika.
Kartika mengatakan, di Busan, delegasi Indonesia juga mengikuti forum Asia-Pacific Economic Cooperation ke-5 yang berlangsung dua hari pada 30 April - 1 Mei 2025.
Pada sesi Ministerial Meeting, delegasi Indonesia menekankan pentingnya penguatan kolaborasi dan kerjasama regional untuk mewujudkan tata kelola kelautan perikanan berkelanjutan.
Di Indonesia sendiri, tata kelola kelautan dan perikanan berkelanjutan berlandaskan prinsip ekonomi biru.
Dengan pendekatan tersebut, Indonesia telah merancang perluasan kawasan konservasi laut, menerapkan kebijakan pengkapan ikan berbasis kuota, mendorong penguatan budidaya berkelanjutan.
Kemudian, mengawasi pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengentaskan persoalan sampah di laut dengan melibatkan para nelayan.
Di sisi lain, juga dilakukan penguatan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan.
Menurutnya, implementasinya butuh kerjasama dan kolaborasi lintas sektor. Karena itu, pihaknya mendorong kolaborasi dan kerja sama regional yang kuat, inklusif dan responsif dalam penyelesaian masalah-masalah utama.
"Seperti dampak perubahan iklim, polusi laut dan IUU Fishing, penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas dan penerapan penataan ruang laut berkelanjutan,” ungkap Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siry.
Implementasi ekonomi biru di Indonesia juga mengedepankan kearifan lokal, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perikanan skala kecil, partisipasi masyarakat, pelibatan penyuluh.
Hal ini penting untuk menciptakan industri perikanan dari hulu sampai hilir yang berkelanjutan dan inklusif untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara. * (putri)
