Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan didampingi Kepala Bapanas Arief meninjau Pusat Bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sukodadi, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (16/6/2025), foto: istSuaraTani.com - Palembang| Salah satu program andalan pemerintah dalam mengintervensi fluktuasi harga beras di pasaran adalah melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras.
Dengan penggelontoran SPHP beras, masyarakat dapat mengonsumsi beras yang berkualitas dengan harga lebih terjangkau.
Dalam peninjauan ke Pusat Bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sukodadi, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (16/6/2025), pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan penyaluran SPHP beras melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Menko Pangan dalam Rakortas pangan 12 Juni 2025, telah meminta kanal penyaluran SPHP beras dapat diperluas dengan disalurkan melalui Koperasi Merah Putih.
Hal ini merupakan langkah positif supaya akses masyarakat memperoleh beras pemerintah ini dapat lebih mudah.
"Bayangkan nanti saat 80 ribu koperasi sudah operasional penuh di seluruh Indonesia, pemerintah punya kanal saluran logistik yang mampu menyentuh langsung ke masyarakat. Masyarakat yang memang membutuhkan logistik pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Ini sangat bagus," ujar Ketut.
Untuk diketahui, keran penyaluran program SPHP beras telah dibuka kembali oleh pemerintah. Mulai Juni ini hingga Desember, total penyaluran maksimal sampai 1,5 juta ton.
Target 1,5 juta ton tersebut merupakan salah satu keputusan dalam Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto (30/12/2024).
Adapun realisasi SPHP beras di 2025 sendiri telah berada di angka 181,1 ribu ton. Dengan begitu, maksimal sekitar 1,318 juta ton lagi SPHP beras dapat disalurkan ke masyarakat dalam 6 bulan ini.
Akan tetapi, daerah sasarannya akan ditentukan secara selektif dengan tetap memperhatikan harga petani padi setempat.
Perluasan kanal penyaluran SPHP beras melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tersebut turut diapresiasi oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.
Arief yakin terobosan ini akan mampu menjadi pengungkit ekonomi perdesaan.
"Perintah Bapak Presiden mengenai Koperasi Desa Merah Putih sudah jelas. Ada Perpres dan Inpres. Jadi program prorakyat ini diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi di desa. Kita bentuk di dalam Kopdes nanti ada gerai pangan, klinik, apotek, cold storage sampai penjualan elpiji 3 kilogram. Termasuk SPHP beras, jadi masyarakat tidak akan kesulitan lagi," ujar Arief.
Sementara, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mempertegas langkah pemerintah dengan memasifkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah semata-mata demi masyarakat. Misalnya, masyarakat bisa menikmati pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
"Semua kita lakukan dengan cara business pure, bisnis murni. Yang ada adalah plafon pinjaman. Usahanya jelas, sudah pasti dibutuhkan masyarakat, seperti minyak goreng, beras, gula, dan seterusnya. Untuk apa? (supaya) pemerintah akhirnya punya kaki," beber Zulhas.
"Selama ini kalau mau SPHP beras ke mana, kan ke pasar-pasar, dioplos lagi. Akhirnya rakyat tidak dapat. Kita mau operasi pasar, taruh di pasar, dioplos lagi. Akhirnya rakyat dapatnya mahal. Sekarang tidak begitu. Koperasi Desa Kelurahan ada. Kita mau operasi pasar, langsung dikirim ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih," tutup Menko Pangan. * (putri)
