SuaraTani.com - Medan| Ketua Perkumpulan Pengggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sumatera Utara (Sumut), Ardhi Kusno mengatakan, kondisi penggilingan padi di Sumut tak mampu bertahan.
"Terutama pengusaha-pengusaha kilang padi skala kecil itu sudah banyak yang mati suri karena tak mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha kilang padi besar," kata Ardhi ketika diwawancarai Jumat, (1/8/2025) di Medan.
Selain modal yang terbatas, kata Ardhi, kebijakan pemerintah yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram (kg) di tingkat petani juga menjadi penyebab kilang padi kecil tak mampu bertahan.
"Bayangkan saja HPP Rp6,500 per kg, sementara harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah untuk beras medium sebesar Rp13.100 per kg di tingkat konsumen. Bagaimana mereka mau jual kalau biaya produksi mereka saja sudah lebih dari Rp13.000 untuk menghasilkan beras satu kilogram," ucap Ardhi.
Dikatakannya, dengan kilang padi yang dimiliki pengusaha kilang padi kecil rendemen beras yang dihasilkan itu hanya berkisar 45-50 persen. Berbeda dengan kilang padi menengah dan besar yang sudah mencapai 55%.
Belum lagi kemampuan pengusaha kilang padi besar dalam menyerap gabah petani cukup tinggi, sehingga wajar kalau keberadaan kilang padi kecil saat ini semakin tergerus.
"Mau up-grade (meningkatkan) kilang padinya butuh biaya besar dan tak punya dana. Itulah yang membuat kilang padi kecil di Sumatera Utara banyak mati suri," kata Ardhi.
Terkait jumlah kilang padi yang ada di Sumut, menurut Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, M Juwaini, ada sebanyak 269 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sumut.
Namun, jumlah itu kata Juwaini yang didampingi Sub Koordinator Perbenihan dan Standarisasi, Mugiono, dan Sub Koordinator Serealia, Rina Andalasari, hanya tinggal kilang padi skala menengah dan besar.
"Untuk skala kecil sudah tidak ada lagi. Itu pun dari 269 kilang padi yang ada hanya berkisar 20 persen saja yang masuk skala besar selebihnya skala menengah," kata Juwaini yang ditemui di kantornya, Kamis (31/7/2025).
Kilang-kilang padi skala menengah ini juga menurut Juwaini kondisinya saat ini mulai mengkhawatirkan karena munculnya kilang-kilang padi skala besar yang memiliki modal besar.
Dikatakannya, dengan HPP gabah kering panen (GKP) saat ini sebesar Rp6.500 per kg, membuat daya serap gabah semakin berkurang.
"Kalau sebelumnya HPP masih Rp4.200 dan kemudian Rp5.000 per kg, kilang padi skala kecil masih snaggup bermain. Tapi, begitu HPP naik menjadi Rp6,500 per kg, kilang padi kecil pun tak sanggup lagi membeli gabah petani. Bahkan kilang padi menengah pun mulai goyang," kata Juwaini.
Menurutnya, selama ini bantuan pemerintah untuk peremajaan kilag padi tidak ada, fokus kepada bantuan benih, pupuk dan alat-alat mesin pertanian.
"Kita berharap, ke depan pemerintah juga mulai memperhatikan kondisi penggilingan padi di tanah air khususnya di Sumatera Utara, ada peremajaan sehingga rendeman yang dihasilkan bisa lebih baik," tutup Juwaini yang sudah memasuki Purnabakti per 1 Agustus 2025. * (junita sianturi)
