SuaraTani.com - Jakarta| Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah, menolak Rencana pembangunan peternakan babi senilai Rp1,5 triliun di Kabupaten Jepara.
Legislator ini mengatakan, rencana tersebut sangat tidak layak dilanjutkan karena berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, kesehatan, serta nilai sosial masyarakat sekitar.
“Fraksi PKB dengan tegas menolak pendirian peternakan babi di Jepara. Selain mengancam lingkungan dan kesehatan, rencana ini juga tidak sensitif terhadap nilai-nilai sosial dan keagamaan masyarakat setempat yang mayoritas Muslim,” ujar Hindun dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/8/2025).
Menurut Hindun, pendirian peternakan babi harus didukung oleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif.
Namun, rencana di Jepara dinilai belum memenuhi standar tersebut. Ia menyoroti potensi pencemaran udara, air, dan tanah dari limbah peternakan, termasuk bau menyengat dari feses babi yang dapat mengganggu kenyamanan hidup warga.
“Limbah cair dan padat dari peternakan babi berisiko mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Ini adalah ancaman nyata bagi ekosistem dan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Hindun mengingatkan pentingnya mempertimbangkan sensitivitas budaya dan agama dalam perencanaan pembangunan.
Ia menyebut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah yang menyatakan haram membuka, bekerja, atau mendukung usaha peternakan babi menjadi penguat penolakan.
“Fatwa ini mencerminkan aspirasi umat Muslim Jepara. Pemerintah harus peka terhadap suara rakyat dan tidak memaksakan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal,” katanya.
Fraksi PKB, lanjut Hindun, akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar rencana tersebut dibatalkan. Ia meminta pemerintah membuka ruang dialog dan tidak mengabaikan potensi keresahan sosial yang dapat muncul.
“Demi menjaga ketentraman dan kelestarian lingkungan, kami mendesak pemerintah untuk mencabut rencana pendirian peternakan babi di Jepara,” pungkasnya. * (wulandari)
