SuaraTani.com - Sukabumi| Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai terobosan penting untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mengatakan konstitusi Indonesia telah menegaskan tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin serta anak terlantar.
Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pendidikan yang menyasar kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem, sehingga dapat menjadi jalan keluar dari lingkaran kemiskinan.
Ia menegaskan, bantuan sosial saja tidak cukup untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga. Pendidikan yang layak menjadi kunci agar anak-anak dari kelompok miskin memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang lebih sejahtera.
"Peserta Sekolah Rakyat akan diambil dari masyarakat pada Desil 1 dan 2, yaitu mereka yang masih berada dalam kondisi miskin ekstrem," kata Abidin saat memimpin Kunjungan Spesifik ke Sentra Phalamartha, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (17/9/2025).
Abidin juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR dalam menyukseskan pembangunan Sekolah Rakyat.
Pemkab Sukabumi telah menyiapkan lahan, sementara aspek teknis dan operasional akan ditangani oleh kementerian terkait, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR.
Pada tahun 2026, Kementerian Sosial akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 triliun khusus untuk sumber daya manusia dan operasional program.
Untuk itu, koordinasi dengan Kementerian PUPR menjadi sangat penting agar pembangunan fisik dapat berjalan beriringan.
Dengan kerja sama lintas sektor tersebut, Abidin berharap Sekolah Rakyat benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia meyakini bahwa anak-anak yang saat ini duduk di bangku SMP, kelak pada 2045 akan tumbuh menjadi generasi dewasa yang siap memimpin bangsa menuju masa depan yang lebih baik. * (jasmin)
