SuaraTani.com - Medan| Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke kantor perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Kunjungan ini dilakukan untuk menelaah hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah di seluruh wilayah Sumatera Utara.
Anggota BAKN DPR RI, Eka Widodo, menegaskan bahwa BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara harus menjaga muruah dan integritasnya. Pemeriksaan keuangan merupakan pilar penting dalam memastikan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel.
“BPK ini rohnya adalah roh pemeriksaan keuangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Kami berharap BPK bisa independen, profesional, jangan sampai ada intervensi-intervensi baik dari level politik maupun dari level sosial,” ujar Eka usai mengikuti rapat Kunspek di Medan, Senin (24/11/2025).
Dalam pemaparan BPK Sumut, disampaikan adanya sejumlah daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Temuan ini menjadi perhatian BAKN dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Politisi Fraksi Partai PKB ini menegaskan bahwa opini yang dikeluarkan BPK tidak boleh dipengaruhi kepentingan tertentu. Ia menolak keras adanya praktik jual-beli opini yang dapat merusak kredibilitas lembaga pemeriksa.
“BAKN berharap BPK Sumatera Utara betul-betul profesional. Jangan sampai ada jual-beli WTP. Jangan sampai WDP itu muncul karena ada kepentingan tertentu,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa opini hasil pemeriksaan BPK memiliki konsekuensi besar, termasuk menjadi acuan bagi Kementerian Keuangan dalam menentukan besaran insentif fiskal untuk setiap Kabupaten/Kota.
“Opini WTP atau WDP nantinya menjadi dasar Kementerian Keuangan dalam asumsi-asumsi terhadap insentif fiskal masing-masing daerah,” tutupnya.
Melalui kunjungan ini, BAKN DPR RI berharap BPK Sumut dapat memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pemeriksaan. Serta, memastikan setiap laporan keuangan daerah mencerminkan transparansi serta penggunaan anggaran yang bertanggung jawab. * (erna)
