SuaraTani.com - Jakarta| Perlu upaya bersama memulihkan ekosistem laut dari dampak perubahan iklim, pencemaran, hingga aktivitas penangkapan ilegal yang mengancam populasi perikanan saat ini. Pasalnya, kerusakan laut yang kian masif menjadi ancaman bagi dunia.
“Lautan kita menghadapi ancaman serius, pemanasan laut, meningkatnya keasaman, menurunnya stok ikan, dan pencemaran laut. Lautan kita memanggil kita untuk bertindak bersama menyelamatkan, dan mengelolanya dengan tanggung jawab,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran persnya, Jumat (23/1/2026) di Jakarta.
Menteri Trenggono mengikuti acara Velocity of the Blue Economy, yang menjadi bagian dari World Economic Forum di Davos, Swiss, Selasa (22/1/2026) pagi waktu setempat.
Dikatakannya, sebagai negara kepulauan, Indonesia dengan program-program Ekonomi Biru yang selama ini diusung, siap memimpin upaya bersama melindungi ekosistem laut dari kerusakan yang semakin masif.
Laut selama ini menjadi bagian dari sejarah, identitas, dan masa depan Indonesia. Menurutnya, perlu tindakan cepat dan kolaboratif antara pemerintah, pelaku bisnis, hingga masyarakat.
Upaya yang sudah dilakukan KKP di antaranya secara terus menerus memperluas kawasan konservasi laut yang saat ini sudah lebih dari 30 juta hektare menuju 97,5 juta hektare di tahun 2045.
Sistem penangkapan ikan juga akan diatur melalui sistem kuota untuk meminimalisir penangkapan secara berlebih dan illegal fishing.
Di sisi lain budidaya perikanan terus dikembangkan secara inovatif, berkelanjutan dan inklusif sehingga memberi kesejahteraan bagi masyarakat dan menjaga ketahanan pangan.
Tak sebatas itu, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil juga dilindungi dari aktivitas ekonomi yang dapat mendegradasi kualitas ekosistem di sekitarnya.
Termasuk dalam persoalan sampah laut, pemerintah Indonesia juga terus melakukan berbagai upaya dengan mengintegrasikan aksi-aksi penanganan di darat dan laut.
“Indonesia memiliki salah satu cadangan karbon biru terbesar di dunia, menyimpan sekitar 17 persen karbon biru global. Ekosistem pesisir ini adalah penyerap karbon yang sangat penting, dan berperan mengatur iklim global serta menjaga kesehatan laut,” pungkasnya.
European Commissioner for Sustainable Transport and Tourism, Apostolos Tzitzikostas yang juga menjadi pembicara dalam sesi tersebut mengutarakan pandangannya mengenai implementasi ekonomi biru.
Menurutnya, ekonomi biru bukan semata tentang ekonomi, tapi juga daya saing dan keamanan.
Untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut, pihaknya mendorong penggunaan bahan bakar alternatif di sektor maritim dan pelayaran. Hal ini penting untuk mengurangi sebaran karbon di laut.
“Apa yang tengah kami siapkan di Uni Eropa adalah Strategi Uni Eropa untuk Pelabuhan dan Sektor Maritim, yang akan menjawab seluruh tantangan saat ini, termasuk juga pengembangan ekonomi biru,” ujarnya.
Indonesia Tuan Rumah OIS
Dalam pertemuan itu, Menteri Trenggono juga mengumumkan Indonesia akan menjadi tuan rumah Ocean Impact Summit 2026 yang akan berlangsung Juni 2026 di Bali.
Pertemuan global itu mempertemukan para pemimpin dunia, pelaku bisnis, dan para ahli guna menghasilkan aksi nyata untuk tata kelola laut berkelanjutan.
Velocity of the Blue Economy sendiri dihadiri oleh perwakilan negara dan organisasi global yang menjadi peserta WEF 2026.
Isu kelautan menjadi salah satu fokus utama dalam WEF 2026 yang dibuktikan peluncuran inisiatif Blue Davos dan penetapan 2026 sebagai Year of Water sebagai upaya terintegrasi tata kelola laut dan perairan tawar untuk menjaga stabilitas ekonomi, ketahanan iklim dan pangan. * (junita sianturi)
