SuaraTani.com - Jakarta| Pemerintah bergerak cepat merespons dinamika harga daging ayam ras yang tercatat menjadi penyumbang inflasi yang cukup signifikan, baik terhadap inflasi umum maupun inflasi pangan bergejolak (volatile food) secara bulanan pada Februari 2026.
Pemerintah juga mengungkap adanya anomali harga dalam rantai distribusi yang diduga dipicu oleh praktik pedagang perantara atau middleman.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat pengendalian inflasi di Jakarta, Senin (9/3/2026), menyoroti adanya pihak perantara dalam rantai pasok daging ayam ras yang berpotensi memicu fluktuasi harga.
Ia meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) memetakan wilayah yang mengalami kenaikan harga sekaligus mengidentifikasi penyebabnya.
"Daging ayam ras, Bapanas harus berpikir, di daerah mana saja yang terjadi kenaikan daging ayam ras, apa penyebabnya. Dan, Bapak Menteri Pertanian sebagai Kepala Bapanas sudah menyampaikan bahwa ada pihak middleman, (karena) harga tingkat peternak tidak terjadi kenaikan, tapi (naik) ketika masuk ke middleman. Artinya pihak yang membeli dari peternak, (lalu) menjual ke publik, itu yang menaikkan harga," terang Tito.
Meski demikian, Mendagri Tito juga mengapresiasi tren perbaikan yang mulai terlihat. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) daging ayam ras mulai menurun.
Sebaliknya, jumlah daerah yang mengalami penurunan IPH justru meningkat dibandingkan beberapa minggu sebelumnya.
"Daging ayam ras ada 176 (kabupaten/kota) yang mengalami kenaikan, yang mengalami penurunan 96 kabupaten/kota. Kita beruntung beras, komoditas yang paling utama, itu tidak menempati posisi lima besar. Meskipun ada 102 (kabupaten/kota) yang terjadi kenaikan, tapi kenaikan yang masih dalam toleransi beras, karena kita swasembada," jelasnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga daging ayam ras mulai mengalami koreksi. Hingga pekan pertama Maret, jumlah daerah dengan kenaikan IPH tercatat menurun menjadi 176 kabupaten/kota.
Angka ini lebih rendah dibandingkan pekan ketiga dan keempat Februari yang masih mencapai 198 dan 209 kabupaten/kota.
Di sisi lain, jumlah daerah yang mengalami penurunan IPH daging ayam ras meningkat menjadi 96 kabupaten/kota. Capaian ini membaik dibandingkan dua pekan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebanyak 88 dan 84 kabupaten/kota.
Terpisah, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah akan menumpas praktik middleman dan tidak menoleransi penyebab anomali harga di tengah kecukupan produksi nasional.
"Daging ayam itu aku beresin. Memang sedikit saja naiknya, cuma tidak ada toleransi. (Pihak) yang menaikkan ternyata middleman. Ayam dinaikkan Rp 8.000. Itu tidak benar. Produsennya sudah tidak naikkan. Ini harus ditindak. Kami minta segel, tutup, karena sudah ada harga acuan, tidak boleh ada yang melanggar," tegas Amran dalam siaran pers, Selasa (10/3/2026) di Jakarta.
Dari sisi pasokan, ketersediaan daging ayam ras nasional dipastikan berada dalam kondisi aman. Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan per 5 Maret, hingga akhir Maret stok diperkirakan masih surplus sebesar 591,3 ribu ton.
Angka tersebut berasal dari stok awal Maret sebesar 478,5 ribu ton yang ditambah produksi sebesar 475,7 ribu ton. Sementara kebutuhan konsumsi selama Maret diperkirakan mencapai 362,9 ribu ton.
Dalam rapat pengendalian inflasi tersebut, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa turut menyampaikan arahan Kepala Bapanas agar seluruh pelaku usaha pangan mematuhi ketentuan harga, mulai dari hulu hingga hilir rantai pasok.
Pemerintah daerah juga diminta memperkuat pengawasan di lapangan.
"Perlu kami laporkan juga bahwa sebagai tindak lanjut rapat inflasi minggu kemarin, Bapak Kepala Bapanas sudah memimpin langsung rapat minggu kemarin untuk memastikan agar pelaku usaha tidak menaikkan harga. Intinya di hulu tidak boleh nakal. Kemudian di tengah tidak boleh nakal," ujar Ketut.
Di tingkat konsumen, harga daging ayam ras masih dirasakan dalam kisaran yang wajar oleh masyarakat.
Dewi, seorang pembeli di Pasar Ciracas, Jakarta Timur, menilai kenaikan harga yang terjadi masih dalam koridor yang wajar mengingat meningkatnya kebutuhan selama Ramadan dan menjelang Idulfitri.
"Namanya kalau lagi naik, masih wajar lah kalau Rp35.000 sampai Rp45.000 (per ekor). Sebelum Ramadan ada yang Rp30.000 sampai Rp32.000 (per ekor). Sekarang Rp35.000 (per ekor), masih wajar. Kemana-mana juga pasti sama," tutur Dewi.
Untuk menjaga harga tetap sesuai dengan Harga Acuan Penjualan (HAP), pemerintah juga melakukan intervensi pasar melalui kolaborasi dengan sektor swasta.
Melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM), masyarakat dapat memperoleh daging ayam beku berkualitas premium dengan harga maksimal Rp40.000 per kilogram.
Program GPM daging ayam beku saat ini tersedia di lebih dari 1.200 outlet yang tersebar di 17 provinsi dan akan berlangsung hingga sehari sebelum Idulfitri.
Program ini merupakan kolaborasi antara Bapanas dengan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT Japfa Comfeed Indonesia, dan PT Malindo Feedmill Tbk.
Masyarakat dapat mengetahui sebaran lokasi GPM daging ayam ras beku melalui tautan: bit.ly/gpmdagingayam2026. * (erna)
