Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Presiden Prabowo Tunjuk Menteri Bahlil Ketua Satgas Percepatan Transisi Energi

Menteri Bahlil memberikan keterangan kepada awak media usai rapat di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/3/2026). foto: ist

SuaraTani.com - Jakarta| Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, mempercepat implementasi energi bersih dan terbarukan. Salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bagi sekolah dan desa-desa.

"Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden yang pembahasannya lebih pada implementasi energi bersih dan terbarukan termasuk dengan 100 gigawatt untuk PLTS, kemudian energi baru terbarukan," ujar Bahlil usai rapat di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Dalam rapat itu, kata Bahlil, Presiden Prabowo membentuk satuan tugas (satgas) percepatan transisi energi untuk mempercepat realisasi transisi energi bersih dan terbarukan dan menunjuk dirinya sebagai ketua.  

Pembentukan Satgas ini sejalan dengan upaya Pemerintah dalam melaksanakan transisi energi sekaligus mengurangi subsidi.

"Orientasinya adalah transisi energi bisa kita lakukan cepat, tapi juga kita bisa mengurangi subsidi. Karena dengan kita mengkonversi dari PLTD, diesel, ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita dan sekaligus kita mendorong percepatan untuk pemakaian motor dan mobil listrik," tambah Bahlil.

Kementerian ESDM juga mendorong pemanfaatan PLTS untuk mempercepat elektrifikasi di pulau-pulau terpencil. 

Upaya ini bagian dari program strategis pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan energi serta memperluas akses pelayanan energi hingga ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Dalam rapat tersebut, lanjut Bahlil, Presiden Prabowo juga meminta dirinya untuk mengoptimalisasi upaya konversi sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik. 

Secara bertahap, Pemerintah akan mengonversi 120 juta sepeda motor dalam waktu 3 hingga 4 tahun mendatang.

"Bapak Presiden sangat berkeinginan implementasinya dilakukan segera dan insyaallah kita akan melakukan dalam kurun waktu yang tidak lama. Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa maksimal 3 sampai 4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi," sebut Bahlil. * (wulandari)