SuaraTani.com - Cilacap| Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan, bangsa Indonesia tidak ingin menjadi “sawah” atau ladang bagi pihak lain dalam pengelolaan sumber daya alam, melainkan berdaulat penuh atas kekayaan nasional, dikelola sendiri dan dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat Indonesia.
“Yang kaya tidak boleh 0,1% di atas. Kita terbuka, Indonesia harus untuk semua. Yang kuat monggo. Kita tidak anti orang kaya, tapi orang kaya harus nasionalis," kata Presiden Prabowo dalam acara Groundbreaking 13 proyek hilirisasi fase II senilai Rp116 triliun di Cilacap, Rabu (29/4/2026).
Presiden menegaskan, Bangsa Indonesia bukan ladang dan sawah untuk diambil kekayaannya dibawa keluar negeri.
"Saya ulangi, bangsa Indonesia tidak mau jadi sawahnya orang lain, tidak mau jadi ladangnya orang lain. Bangsa Indonesia ingin kekayaan Indonesia di tangan, dinikmati oleh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya bicara seperti itu dan saya bertekad untuk mencapai itu,” tegasnya.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hilirisasi merupakan strategi utama untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Melalui hilirisasi, komoditas dalam negeri tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada tahap awal, terdapat 13 proyek hilirisasi yang tersebar di 13 lokasi dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun, mencakup sektor energi, mineral, dan pertanian.
Pemerintah juga berencana menambah proyek-proyek baru pada tahap berikutnya sebagai bagian dari percepatan transformasi ekonomi nasional.
Di sektor pertanian, tiga proyek strategis dijalankan oleh PT Perkebunan Nusantara, yaitu hilirisasi minyak sawit menjadi produk oleofood dan biodiesel di KEK Sei Mangkei, Sumatera Utara.
Kemudian, pengolahan pala menjadi oleoresin di Kebun Awaya, Maluku Tengah dengan kapasitas 2.560 ton biji pala kering per tahun.
"Dan, yang ketiga, pembangunan fasilitas pengolahan kelapa terintegrasi di Maluku Tengah dengan kapasitas 300.000 butir kelapa per hari," jelas Presiden.
Kementerian Pertanian (Kementan) menilai proyek-proyek tersebut sebagai langkah konkret dalam mendorong transformasi sektor pertanian dari hulu ke hilir.
Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga memperkuat posisi petani dalam rantai pasok nasional.
Kepala Negara juga menyoroti pentingnya keadilan ekonomi bagi petani, nelayan, dan buruh yang selama ini dinilai belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan.
Pemerintah berkomitmen menghadirkan sistem yang menjamin hasil produksi rakyat terserap pasar.
“Sudah terlalu lama petani, nelayan, dan buruh kita belum menikmati kesejahteraan yang layak. Ke depan, kita pastikan setiap hasil produksi memiliki kepastian pasar dan diserap oleh bangsa sendiri,” ujarnya.
Selain hilirisasi, pemerintah juga memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui pengembangan koperasi modern berbasis fasilitas fisik seperti gudang, cold storage, hingga sarana distribusi. Ribuan koperasi ditargetkan segera beroperasi untuk mendukung rantai pasok pangan nasional.
Kementan memastikan akan terus mengawal implementasi hilirisasi pertanian melalui penguatan produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan sistem pertanian yang lebih tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Dengan langkah tersebut, pemerintah optimistis kekayaan nasional tidak lagi mengalir keluar, melainkan dikelola di dalam negeri untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. * (junita sianturi)
