SuaraTani.com - Jakarta| Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, bersama Kedutaan Besar Swiss dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), secara resmi meluncurkan fase II Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI), Senin (22/6/2026).
Peluncuran ini menandai babak baru kerja sama untuk memperkuat tata kelola lanskap berkelanjutan, mata pencaharian masyarakat pedesaan, dan rantai nilai komoditas yang tangguh di Indonesia.
Berlandaskan pencapaian Fase I yang dilaksanakan pada 2023-2025 dengan dukungan Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO), SLPI Fase II (2026-2029) akan berfokus pada upaya membawa pendekatan yang telah berhasil dari tahap percontohan menuju sistem yang lebih kuat.
Program ini akan membantu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha bekerja sama, memantau lebih dekat apa yang berhasil, dan membangun pendanaan yang lebih stabil, sehingga hasilnya dapat terus berlanjut jauh setelah program ini berakhir.
"Bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Swiss dan Indonesia, kami melihat SLPI sebagai bukti nyata bahwa kemitraan yang kuat dapat menghasilkan dampak yang berkelanjutan," kata YM Olivier Zehnder, Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN.
Melalui Fase I, kata Olivier, pihaknya telah menunjukkan bahwa pengelolaan lanskap yang berkelanjutan tidak hanya melindungi hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka akses ke peluang pasar yang lebih baik.
"Melalui Fase II, kami berkomitmen untuk melanjutkan dan memperluas capaian tersebut, sekaligus memastikan praktik-praktik yang telah terbukti berhasil dapat terintegrasi dalam sistem dan terus memberikan manfaat jangka panjang,” ujar Olivier.
SLPI Fase II hadir pada momen krusial saat Indonesia berupaya memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, mendorong produksi komoditas berkelanjutan, dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat pedesaan.
Dengan dukungan dana sebesar CHF 1,6 juta, program ini akan berlangsung dari 2026 hingga 2029 di Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
SLPI Fase II mendukung prioritas-prioritas ini dengan menghubungkan aksi di tingkat lokal dengan tujuan pembangunan nasional serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
Pembangunan berkelanjutan kata Aretha Aprilia, Head of Nature and Low Carbon Development Unit UNDP Indonesia, hanya dapat terwujud ketika masyarakat menjadi bagian dari solusi.
Melalui SLPI, UNDP mendukung platform multipihak yang mempertemukan petani, pemerintah, dan sektor swasta untuk membangun kolaborasi, berbagi pengetahuan, serta menyelaraskan upaya menuju tujuan bersama yang memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan.
“Pada Fase II, kami akan memperkuat keberlanjutan platform-platform ini dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem dan kelembagaan nasional, sehingga dampak yang telah dicapai dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak pihak," jelas Aretha.
Fase kedua juga akan memberikan penekanan lebih besar pada koordinasi nasional-subnasional, pemantauan berbasis hasil, mobilisasi sumber daya domestik, dan keterlibatan sektor swasta.
Prioritas-prioritas ini merupakan tindak lanjut dari pembelajaran Fase I dan dimaksudkan untuk mendukung kepemilikan jangka panjang oleh lembaga-lembaga Indonesia dan para pemangku kepentingan lanskap.
“Lanskap Indonesia adalah aset nasional, dan melindunginya sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat kita merupakan prioritas nasional.” ujar Staf Ahli Menteri bagi Menteri Koordinator Bidang Konektivitas dan Sektor Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera.
Menurutnya Fase II adalah kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan seperti apa pengelolaan lanskap berkelanjutan di tingkat tapak.
Sekaligus memperkuat pembelajaran ini menjadi praktik kelembagaan di antaranya mendukung institusionalisasi forum multipihak di dalam pemerintahan dan mengkaitkannya ke dalam sistem pembiayaan dan perencanaan. Sehingga pengelolaan lanskap berkelanjutan dapat berjalan optimal.
Peluncuran SLPI Fase II menandakan lebih dari sekadar kelanjutan sebuah program. Ini merupakan wujud komitmen bersama untuk melindungi lanskap yang menopang kehidupan masyarakat, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan peluang bagi generasi mendatang.
Diketahui, SLPI merupakan kemitraan antara Pemerintah Indonesia, Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO), dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), yang mendukung pengelolaan lanskap berkelanjutan melalui kolaborasi multipemangku kepentingan di lanskap-lanskap terpilih di Sumatra dan Kalimantan.
Sementara, UNDP adalah organisasi PBB terdepan yang berjuang mengakhiri ketidakadilan akibat kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim.
Bekerja sama dengan jaringan luas para ahli dan mitra kami di 170 negara, kami membantu negara-negara membangun solusi yang terpadu dan berkelanjutan bagi manusia dan planet ini. * (junita sianturi/rilis)
