SuaraTani.com - Jakarta| Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan pentingnya efisiensi dalam pembahasan anggaran tahun 2027 bersama MPR RI dan DPD RI.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), DPR menilai sejumlah usulan anggaran masih belum mencerminkan prinsip efektivitas dan efisiensi belanja negara.
Andreas menjelaskan, dari hasil pembahasan, Komisi XIII DPR RI menyetujui sejumlah pos anggaran yang dinilai relevan, terutama untuk dukungan manajemen dan kegiatan operasional lembaga.
Namun, DPR juga menolak beberapa usulan yang dianggap tidak mendesak, khususnya terkait pembangunan dan renovasi fasilitas yang masih dinilai belum prioritas.
“Dalam rapat tadi ada yang kita setujui, tapi juga ada yang tidak kita setujui, terutama anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan renovasi yang masih bisa dioptimalkan dari fasilitas yang ada,” ujar Andreas dalam keterangannya, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Ia menegaskan, DPR mendorong agar setiap kementerian/lembaga lebih selektif dalam mengajukan anggaran dan mengutamakan belanja yang berdampak langsung pada kinerja serta pelayanan publik.
Menurutnya, anggaran yang disetujui difokuskan pada dukungan manajemen, seperti pembayaran gaji pegawai serta kegiatan operasional alat kelengkapan lembaga yang dinilai tetap diperlukan dalam mendukung tugas konstitusional MPR dan DPD.
“Yang kita setujui terutama dukungan manajemen dan kegiatan operasional alat kelengkapan karena itu memang harus berjalan,” jelasnya.
Andreas menambahkan, evaluasi anggaran tidak hanya dilakukan pada rencana tahun berjalan, tetapi juga mempertimbangkan realisasi anggaran tahun sebelumnya.
Komisi XIII menemukan adanya ketidakseimbangan antara program prioritas dan dukungan manajemen pada sejumlah mitra kerja.
Ia mencontohkan, terdapat program yang hingga pertengahan tahun belum terealisasi secara optimal, sementara serapan anggaran untuk dukungan manajemen justru telah mencapai hampir seluruh alokasi.
“Ini menjadi catatan penting, karena kita ingin anggaran benar-benar digunakan untuk program yang berdampak, bukan hanya habis di dukungan administratif,” tegasnya.
Komisi XIII akan terus memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar setiap rupiah yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Setiap anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tutupnya. * (wulandari)
