SuaraTani.com - Jakarta| Kondisi perberasan nasional dilaporkan masih cukup terkendali. Ini dibuktikan dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) di mana jumlah kabupaten/kota dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras telah mengalami penurunan sampai minggu pertama Juli 2026.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan ada 113 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH beras. Kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan akhir Juni 2026 yang masih terdapat 138 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH beras.
"Ini ada dua komoditi yang perlu mendapat perhatian, yaitu beras dan minyak goreng, walaupun perubahan IPH-nya itu sudah relatif terjaga rendah. Beras juga mengalami inflasi tetapi tidak terlalu tinggi," papar Ateng di rapat pengendalian inflasi yang dikutip, Rabu (8/7/2026) di Jakarta.
Kendati demikian, dalam analisis yang dilakukan Badan Pangan Nasional (Bapanas), hanya 55 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH beras sampai awal Juli 2026 dengan kondisi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium. Selebihnya berada di dalam koridor HET beras medium.
Untuk itu, pemerintah tiada hentinya menjaga stabilitas harga beras melalui implementasi program intervensi dengan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang per 7 Juli 2026 telah mencapai 5,2 juta ton.
Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy, mengatakan pemerintah melalui Bapanas meyakini stabilitas harga beras mampu terjaga meskipun musim kemarau atau El Nino menerpa.
"Kita harus tetap waspada menghadapi El Nino. Namun dengan cadangan pangan yang kokoh, produksi terus meningkat, distribusi semakin kuat serta kolaborasi, pemerintah optimis bahwa kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dan stabilitas pangan nasional akan tetap terjaga dengan baik," terang Sarwo.
Dalam catatan Bapanas, sejak Januari total intervensi CBP secara nasional telah mencapai 1,36 juta ton. Ini terdiri dari realisasi penjualan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada Januari dan Februari dengan 221,05 ribu ton. Kemudian SPHP beras pada Maret sampai Juli yang telah 431,6 ribu ton.
Untuk program bantuan pangan alokasi Februari dan Maret telah difinalkan sampai akhir Juni lalu. Realisasinya telah mencapai 33,14 juta keluarga penerima manfaat dengan total beras tersalurkan sebanyak 662,86 ribu ton.
Selebihnya, CBP disalurkan untuk program golongan anggaran ASN di wilayah tertentu 42,43 ribu ton dan bencana alam 11,37 ribu ton.
Sarwo juga mengatakan, instrumen andalan pemerintah, yakni Gerakan Pangan Murah (GPM). Dengan pelaksanaan GPM yang intensif di seluruh daerah akan membantu stabilitas harga pangan pokok strategis.
"Bapanas bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan telah melaksanakan lebih dari 5.573 GPM di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota. Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Bantuan pangan akan kembali diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia," katanya.
Sebagai kontinuitas program bantuan pangan, pemerintah telah memutuskan program bantuan pangan beras dilaksanakan kembali mulai Juli 2026 ini sebanyak 3 bulan alokasi.
Total beras yang akan disalurkan mencapai 997,3 ribu ton, sehingga pemerintah sampai akhir 2026 setidaknya menggelontorkan bantuan pangan beras ke masyarakat hingga 1,66 juta ton. * (erna)
