SuaraTani.com - Jakarta| Kementerian Agama (Kemenag) mengajak masyarakat di seluruh Indonesia menjadi bagian dari Gerakan Nasional 1448K Titik Verifikasi Kiblat.
Gerakan ini akan digelar pada 15-16 Juli 2026, memanfaatkan fenomena astronomi Rashdul Kiblat, saat posisi matahari tepat berada di atas Ka’bah, sehingga masyarakat dapat memverifikasi arah kiblat secara mudah, akurat, dan serentak.
Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, mengatakan, momentum Rashdul Kiblat menjadi kesempatan yang sangat tepat karena dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa memerlukan peralatan khusus maupun biaya.
Ia mengajak penghulu, penyuluh agama, serta seluruh jajaran Kementerian Agama menggerakkan masyarakat agar rumah, masjid, musala, sekolah, kampus, perkantoran, hingga fasilitas publik ikut berpartisipasi.
"Masyarakat dapat mendaftarkan partisipasinya melalui https://indonesiaberkiblat.kemenag.dev, sementara pelaksanaan di lapangan juga dapat dilaporkan secara berjenjang apabila belum sempat melakukan registrasi daring,” terang Arsad.
Ia mengatakan itu saat membuka Syariah Insight Room Edisi Spesial bertema Pelaksanaan Indonesia Berkiblat: Gerakan Nasional 1448K Rashdul Qiblat, Kamis (2/7/2026).
Ketua Umum Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI), Madari, mendukung gerakan nasional tersebut.
Menurutnya, program ini membantu umat Islam memastikan arah kiblat secara lebih presisi sehingga memberikan ketenangan dalam menjalankan ibadah.
“Gerakan ini menghadirkan kemaslahatan yang manfaatnya akan terus dirasakan masyarakat. Selama arah kiblat yang telah diverifikasi digunakan untuk salat, insya Allah pahala jariahnya akan terus mengalir kepada semua yang ikut berkontribusi,” kata Madari.
Ia meminta seluruh jajaran APRI, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang, untuk segera berkoordinasi menyukseskan pelaksanaan gerakan tersebut.
Dengan jumlah penghulu yang mencapai lebih dari 11 ribu orang di seluruh Indonesia, Madari optimistis target partisipasi nasional dapat dicapai apabila seluruh penghulu bergerak bersama di wilayah binaannya.
Madari juga mengingatkan agar verifikasi arah kiblat disampaikan kepada masyarakat melalui pendekatan yang santun dan edukatif.
Menurutnya, kegiatan ini bukan untuk menyalahkan arah kiblat yang telah digunakan selama ini, melainkan sebagai ikhtiar menyempurnakan akurasi arah kiblat dengan memanfaatkan fenomena alam yang telah Allah Swt. sediakan.
Kasubdit Bina Penyuluh Agama Islam, Jamaluddin M Marki mengatakan, pengukuran arah kiblat merupakan bagian dari ruang lingkup tugas penyuluh agama sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 794 Tahun 2025.
Karena itu, para penyuluh diharapkan menjadi ujung tombak edukasi sekaligus pendamping masyarakat selama pelaksanaan gerakan nasional berlangsung.
“Peran penyuluh tidak hanya sebagai edukator, tetapi juga mobilisator, mediator, sekaligus dokumentator. Penyampaian kepada masyarakat harus dilakukan secara santun agar dipahami sebagai ikhtiar meningkatkan kemantapan ibadah, bukan untuk menyalahkan praktik yang telah berjalan,” ujar Jamaluddin.
Menurutnya, penyuluh agama memiliki jaringan kelompok binaan yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga sangat potensial menggerakkan masyarakat.
Ia mengajak para penyuluh memanfaatkan momentum 15–16 Juli untuk fokus mendampingi masyarakat melakukan verifikasi arah kiblat di rumah, masjid, musala, sekolah, maupun fasilitas umum lainnya, sekaligus mendokumentasikan hasil kegiatan sebagai bagian dari laporan kinerja penyuluh.
Gerakan Nasional 1448K Titik Verifikasi Kiblat merupakan salah satu rangkaian Peaceful Muharam 1448 H yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.
Program ini mengusung semangat menyambut Tahun Baru Islam melalui syiar keagamaan yang edukatif, kolaboratif, dan berdampak bagi masyarakat. Program ini ditargetkan mencatatkan rekor dunia sebagai gerakan verifikasi arah kiblat terbesar yang pernah diselenggarakan.
Rangkaian Peaceful Muharam juga menghadirkan berbagai kegiatan sosial, edukasi, pemberdayaan umat, dan layanan keagamaan yang melibatkan penghulu, penyuluh agama, organisasi profesi, serta masyarakat luas sebagai wujud implementasi Kementerian Agama Berdampak. * (jasmin)
