SuaraTani.com – Taput| Puluhan orang anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Tarutung menggelar unjukrasa di depan kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Senin (28/3/2022).
Aksi unjuk rasa yang dipimpin langsung oleh Ketua DPC GMNI Frimus Nababan menyampaikan tiga poin penting yakni, langkanya pupuk bersubsidi di Taput, menindak tegas oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari pupuk bersubsidi dan langkanya minyak goreng serta harganya yang melambung tinggi.
Massa GMNI yang menyambangi kantor DPRD tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD Taput, Reguel Simanjuntak, Fatimah Hutabarat, Ketua Komisi B Mangoloi Pardede dan sejumlah anggota DPRD lainnya.
Ketua Komisi B Mangoloi Pardede selaku komisi yang membidangi pertanian menjawab aspirasi para demonstran. Ia mengatakan, pihaknya sudah langsung ke kementerian menindaklanjuti kelangkaan pupuk.
“Pada tanggal 23 November tahun 2021, kita sudah langsung ke kementerian terkait untuk menindaklanjuti masalah kebutuhan pupuk, terutama kebutuhan pupuk di padi sawah,” ujar Mangoloi.
Kemudian, tanggal 22 Maret 2022 lanjut Mangoloi, Komisi B DPRD Taput menindaklanjuti ke Pemprop Sumut, dalam hal ini Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan Petrokimia Gresik.
Kemudian dari tindaklanjut tersebut diketahui bahwa pengajuan kebutuhan pupuk bersubsidi, realisasi yang diterima tidak sesuai dengan yang diajukan.
Sedangkan untuk tuntutan oknum yang mengambil keuntungan dari pupuk bersudsidi, Mangoloi mengatakan belum ada ditemukan oknum yang bermain curang. Dan untuk tuntutan nomor tiga, ketua Komisi B tersebut menerangkan bahwa masalah tersebut merupakan masalah nasional.
Sementara itu, Frimus Nababan menyebutkan, kelangkaan pupuk bersudsidi ini diakibatkan kurangnya kebijakan dan pengawasan dari pemerintah yang mendukung kepentingan masyarakat petani, sehingga kesempatan itu digunakan oknum-oknum bermain curang untuk mengambil keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat petani.
“Terkhusus pada saat ini, di desa kami. Kelompok tani mengadu, mereka mendapat RDKK atau lembar hasil dari pupuk yang mereka terima. Sedangkan pendataan yang datang pada mereka, tidak sesuai dengan pupuk yang mereka terima,” ujar Frimas
Frimus juga menyinggung ketidak loyalitas pekerjaan petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) di setiap desa yang ada di Taput. Atas dasar itulah ada dugaan adanya oknum-oknum yang bermain curang dalam penyaluran pupuk bersudsidi.
Diakhir aksinya para mahasiswa tersebut memberi batas waktu tiga minggu kepada DPRD Taput agar ketiga tuntutan itu diselesaikan.
“Apabila dalam tiga minggu tidak dapat selesai maka mereka akan unjuk rasa kembali dengan massa yang lebih banyak,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, bahwa alokasi pupuk bersubsidi untuk Sumut tahun 2022 berkisar 383.150 ton ditambah 137.043 liter pupuk organik cair (POC).
Adapun alokasi pupuk subsidi tersebut terdiri dari pupuk Urea sebanyak 156.156 ton, SP-36 sebanyak 37.157 ton, ZA sebanyak 49.893 ton, NPK 109.243 ton, NPK Formula khusus 500 ton, POG 30.201 ton dan POC 137.043 liter. *(darwin nainggolan)
