Wakil Bupati Taput Sarlandy Hutabarat, didampingi Kadis PPKB3A Donna Situmeang dan Kadis Kesehatan Sidirman Manurung membuka acara orientasi verifikasi dan Validasi Data KRS, Selasa (19/7/2022).suaratani.com-darwin nainggolan Dalam sambutannya, Sarlandy Hutabarat menjelaskan bahwa sesuai Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang merupakan komitmen nasional dan pengejawatahan komitmen bersama dalam menyelesaikan masalah stunting, Pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional.
"Komitmen ini terwujud dengan masuknya stunting ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020 - 2024 dengan target penurunan yang cukup signifikan dari kondisi 24,4 % pada tahun 2021 diharapkan menjadi 14% pada tahun 2024. Untuk Tapanuli Utara sesuai data SSGI tahun 2021 saat ini berapa pada angka 26,7% dan ditargetkan menurun secara signifikan di Tahun 2024 dibawah target nasional," ujar Sarlandy.
Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa menurut Kepala BKKBN, Dr. (HC). DR. Hasto Wardoyo, SP. OG (K), stunting disebabkan oleh beberapa faktor dan menjadi penting untuk ditangani bersama sebagai penentu keberhasilannya.
Salah satunya dengan menyiapkan strategi dan rencana aksi yang tepat, dimulai dari pengawalan calon pengantin, ibu hamil dan pasca persalinam serta 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan).
"Tim pendamping keluarga merupakan ujung tombak percepatan penurunan stunting, dan merupakan tugas yang sangat mulia karena mempersiapkan generasi muda yang sehat, bebas stunting dan berkualitas mulai dari pendampingan calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan pasca salin serta keluarga yang memiliki anak balita. Saya harap tim dapat bersinergi dengan pemerintah desa/kelurahan karena penanganan stunting tidak dapat berjalan sendiri tetapi harus bekerja sama dengan lembaga lainnya."tegasnya
Wakil Bupati yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS ) Kabupaten Taput menyampaikan harapannya kepada seluruh perangkat daerah yang masuk dalam TPPS agar turut mendukung dan menguatkan TPK dalam hal pendampingan keluarga karena mereka sebagai ujung tombak dalam upaya percepatan penurunan stunting perlu diberdayakan, diberikan support dalam hal finansial, dan sarana prasarana dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
“TPK juga diharapkan untuk selalu menjaga kekompakan timnya sehingga dapat bekerja dengan maksimal dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Taput. Para pimpinan OPD kita harus kompak mengurus ini semua,” pintanya.
Pada kesempatan yang sama, Kadis PPKB3A, Donna Situmeang, dalam laporannya menyampaikan bahwa jumlah TPK di Taput adalah 282 TPK yang terdiri dari 846 kader yang tersebar di setiap desa/kelurahan.
Dengan adanya TPK yang langsung turun ke masyarakat, dari rumah ke rumah dan mengetahui masalah yang ada di lingkup terkecil di tingkat desa/kelurahan, bukan hal yang mustahil, dan ditargetkan menurun secara signifikan di Tahun 2024 di bawah target nasional.
Sementara itu Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Rabiatun Adawiyah MPHR dalam sambutannya berharap hari ini bisa mendapat hal yang positif terkait kegiatan TPK.
"Kami ingin berinteraksi langsung d dengan TPK karena mereka inilah nanti yang paling berinteraksi langsung dengan keluarga-keluarga yang beresiko stunting, kami akan memberikan bahan-bahan seperti apa yang harus diperoleh dalam bekerja sebagai TPK dan atas izin Pak Wakil Bupati mungkin sewaktu-waktu bisa dipantau pekerjaan mereka,” tutur Rabiatun.
Kepada para OPD yang tupoksinya terkait dengan penurunan stunting, Rabiatun juga berharap pertemuan hari ini bisa menjadi tolak ukur seperti apa nanti kontribusinya untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Tapanuli Utara.
“Karena hal ini adalah tanggung jawab kita bersama," pungkasnya.*(darwin nainggolan)
