
SuaraTani.com – Jakarta| Anggota
Komisi V DPR RI, Muhammad Aras, meminta pemerintah untuk mempercepat realisasi
proyek infrastruktur, khususnya di sektor pertanian, industri pengolahan, dan energi,
guna meningkatkan daya saing dalam rangka memanfaatkan momentum permintaan
ekspor.
Hal ini disampaikan Muhammad Aras
saat membacakan Pandangan Fraksi PPP terkait tanggapan terhadap Penyampaian
Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
(KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan,
Jakarta, Selasa (23/5/2023).
“Pengembangan infrastruktur
pertanian juga mendesak sebagai strategi meredam geholak harga pangan, memotong
rantai pasok, dan memberikan kenaikan nilai tambah di level petani,” ujarnya.
Karena itu, dari sisi anggaran, ia
mendesak pemerintah harus secara konsisten memperbaiki siklus pencairan
anggaran dan perbaikan penyerapan menjadi lebih cepat.
“Serta efektif guna mempercepat
pergerakan ekonomi,” terangnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa anggaran dari APBN untuk pembangunan
infrastruktur telah digelontorkan sebesar Rp59,7 triliun hingga akhir April
2023.
Jika dibandingkan dengan periode
yang sama pada tahun lalu (year-on-year/yoy), realisasi anggaran tersebut turun
sebesar 2,4%, melanjutkan tren penurunan pada 2022 yang sebesar 23,5%.
Penurunan pada 2 periode tersebut
dipengaruhi oleh realisasi anggaran pembangunan infrastruktur yang sudah tinggi
pada 2021 per April, yaitu sebesar Rp79,9 triliun atau tumbuh 60,7%.
“Namun dengan total Rp59,7 triliun Kementerian PUPR telah membangun jalan, jembatan, bendungan ,dan jaringan irigasi, juga bantuan stimulus perumahan swadaya masyarakat,” kata Menteri Sri Mulyani. *(desi)