Sumut Butuh Data Valid Terkait Produktivitas Beras

Seorang petani memaasukkan gabah yang sudah dikeringkan. Di  tahun 2022, BPS Sumut mencatat produksi GKGsebanyak 2,09 juta ton.suaratani.com-ist

Suaratani.com – Medan| Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah merilis data bahwa di tahun 2022 Sumut menghasilkan gabah kering giling (GKG) sebanyak 2,09 juta ton. 

Sementara untuk produksi berasnya adalah 1,2 juta ton.  Atau ada rasio sekitar 57%, dari gabah kering giling menjadi beras. 

Jika mengacu kepada buku statistik ketahanan pangan, maka konsumsi masyarakat Sumut per kapita per tahun itu 100.25 kg di tahun 2021, sehingga konsumsi beras per tahun masyarakat Sumut itu sekitar 1,5 juta ton. 

Dengan demikian, di tahun 2021 berdasarkan perhitungan BPS,  maka Sumut mengalami defisit sebesar 14,89%.

“Jadi berdasarkan hitungan saya itu Sumut mengalami defisit beras sekitar 262 ribu ton di tahun kemarin. Dan hasil dari observasi dilapangan, sejumlah pemilik kilang di sumut juga menyampaikan bahwa pasokan gabah sering didapatkan dari luar Sumut. Ada yang mendapatkan gabah dari Pulau Jawa, Aceh hingga Sulawesi,” kata pemerhati ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin di Medan, Senin (21/8/2023).

Dan pada prakteknya di lapangan kata Gunawan, Bulog Sumut juga melakukan intervensi beras dengan banyak mengandalkan beras impor.

Dari hasil observasi di lapangan, masih ada petani yang mengklaim bahwa rasio GKG ke beras itu dibawah 50%, ada yang mengutarakan hanya sebesar 48%. 

Jadi kalau mengacu kepada data BPS dimana ada produksi gabah kering giling 2.09 juta ton, maka produksi berasnya bisa lebih rendah lagi. Artinya bukan tidak mungkin produksi beras bisa lebih rendah dari 1 juta ton.

Angka rasio 57% itu pada dasarnya angka yang paling bagus, dimana usia padi yang dipanen sudah cukup matang, kadar airnya sangat rendah, dan mesin penggilingnya memiliki kualitas yang sangat baik. 

Itu adalah kondisi yang paling ideal yang diharapkan di tahapan penggilingan. Namun kenyataan di lapangan bisa lebih buruk dari kondisi idealnya. 

“Jadi yang saya khwaatirkan itu, ketersediaan data beras saat ini akan menjadi masalah berulang setiap tahun yang membuat kita menjadi tidak kompeten merumuskan kebijakan. Terlebih mencari solusi berapa pasokan beras yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi dimana banyak negara penghasil beras di dunia yang sudah mengalami kenaikan harga beras, dan bahkan ada yang menutup kran ekspornya seperti India,” kata Gunawan.

Jika perdebatan mengenai stok beras adalah dikarenakan perbedaan rasio konversi GKG ke beras, atau perbedaan asumsi konsumsi per kapita, maka Gunawan menyarankan agar dipakai asumsi yang paling buruk, sehingga bisa meminimalisir ancaman kenaikan harga beras. 

“Dan kalau ada klaim bahwa Sumut surplus beras, maka perlu dipertanyakan dan bisa diperdebatkan. Akan tetapi di tatanan pembuat kebijakan, seharusnya semua data yang tersaji sudah menggambarkan kondisi rili di lapangan,” pungkasnya. *(ika)