SuaraTani.com - Jakarta| Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan di sektor pertanian harus benar-benar berorientasi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan petani dan masyarakat.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto.
Alokasi anggaran Kementerian Pertanian tahun 2026 mendatang mencapai Rp40 triliun, itu berarti meningkat sekitar Rp10,5 triliun dibanding tahun 2025.
"Dengan adanya tambahan anggaran tersebut, jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) tentu harus harus bekerja lebih baik lagi, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat,” ujar Rina di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Ia meminta penjelasan mengenai Program Pembangunan Jalan Usaha Tani yang mencapai 1.060 unit. Menurutnya program ini sangat penting karena dapat mendukung akses transportasi petani, baik ketika musim panen tiba, maupun aktivitas sehari-hari.
"Kami ingin tahu program ini tersebar di mana saja, dan seperti apa bentuk kegiatannya? ”tanyanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mempertanyakan target produksi komoditas strategis pada tahun 2026 terkait daging sapi atau kerbau yang sebesar 514 ribu ton.
Ia menilai perlu strategi konkret untuk mencapai target tersebut. Namun sayangnya dalam paparan Kementerian Pertanian tidak terlihat adanya program bantuan sapi atau kerbau.
Politisi dari Fraksi PKB ini juga menambahkan bahwa di masa depan tantangan pertanian bukan hanya soal produksi, tetapi juga adaptasi terhadap krisis iklim, integrasi teknologi digital.
Serta keterhubungan dengan regulasi internasional seperti aturan Uni Eropa yang memengaruhi ekspor kopi, kakao, dan sawit.
Selain itu, regenerasi petani juga harus diperhatikan, bukan hanya lewat pendidikan vokasi dan penyuluhan, melainkan juga memastikan pendapatan yang layak, akses pembiayaan murah, serta pengembangan digital farming yang menarik bagi generasi muda.
"Dengan langkah-langkah itu, kita tidak hanya menjaga keberlanjutan pangan, tetapi juga memastikan kedaulatan pangan yang modern, inklusif, dan berdaya saing,” tambahnya.
Oleh karena itu pihaknya mendorong Kementan untuk berani mengalokasikan anggaran lebih besar untuk memperkuat rantai dingin pasca panen.
Serta melibatkan Koperasi dan UMKM (usaha mikro kecil menengah) pangan dalam hilirisasi produk. Langkah itu penting agar hasil pertanian tidak terbuang dan memiliki nilai tambah.
Untuk diketahui Rantai dingin pasca panen merupakan sistem logistik suhu terkontrol untuk menjaga kesegaran dan kualitas produk pertanian, seperti buah, sayur, dan daging, mulai dari proses pasca panen hingga sampai ke tangan konsumen.
Sistem tersebut termasuk di dalamnya proses penyimpanan berpendingin, transportasi yang sesuai, dan distribusi terintegrasi untuk mencegah kerusakan, mengurangi limbah pangan, dan memperpanjang masa simpan produk. * (erna)
