SuaraTani.com - Jakarta| Komisi III DPR RI melanjutkan agenda uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung serta hakim ad hoc HAM Mahkamah Agung (MA) tahun 2025.
Salah satu kandidat Triyono Martanto mendapat pertanyaan tajam dari Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan terkait potensi konflik kepentingan di kamar pajak.
Hinca mengingatkan bahwa Triyono berprofesi sebagai hakim pajak sebelum maju dalam seleksi hakim agung. Ia menyoroti jumlah perkara di kamar Tata Usaha Negara (TUN) dan pajak yang meningkat signifikan pada 2024.
"Jumlah perkara yang naik kasasi di kamar TUN dan pajak itu sekitar 4.000, setelah ditutup tahun menjadi 8.000. Banyak sekali perkara ini tentu yang kasasi itu kan produk keputusan Bapak juga," ungkap Hinca di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Legislator Dapil Sumatera Utara III itu kemudian menyinggung soal etika profesi ketika Triyono kelak naik tingkat sebagai hakim agung di kamar pajak.
"Sekarang Anda akan jadi hakim agungnya, nggak jeruk makan jeruk itu, Pak? Apakah Anda akan mengubah putusan atau malah menguatkan, karena hampir semua kasasi itu adalah putusan-putusan pengadilan pajak yang Bapak tangani," tanya Hinca.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas Triyono dalam memberikan jawaban.
"Pertanyaan saya, ada berapa banyak perkara yang Bapak putuskan selama jadi hakim pajak itu yang diterima, dan berapa yang keberatan atau kasasi? Kalau nanti sudah jadi hakim agung, apakah akan langsung saja penguatan, ditolak, atau justru diubah?" lanjutnya.
Menurut Hinca, persoalan ini bukan sekadar teknis hukum, melainkan menyangkut etika peradilan.
"Ini pertanyaan yang agak etis ketika beririsan jadinya, kan. Menhadiri satu perkara yang diadili oleh hakim yang sama, cuma berbeda tingkatan. Kira-kira bagaimana jawaban Saudara calon hakim agung?" pungkasnya. * (jasmin)
