SuaraTani.com - Jakarta| Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp13 triliun pada tahun 2026.
Angka tersebut tertuang dalam surat bersama Menteri Keuangan dan Bappenas nomor B-621/D.9/PP.04.03/07/2025.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menyampaikan bahwa kenaikan anggaran ini merupakan hasil dari perbaikan kinerja di lingkup KKP dan dukungan Komisi IV DPR RI.
"Komisi IV DPR RI akan mendukung program-program strategis yang diusulkan KKP dalam rangka memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi nasional," kata Titiek, sapaan akrabnya.
Ia mengatakan itu saat membuka agenda Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Diketahui, sejumlah program prioritas yang akan diusung oleh KKP antara lain pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, percepatan pembangunan pergaraman nasional, revitalisasi tambak Pantura, modernisasi kapal perikanan, hingga pembangunan fasilitas koperasi desa.
Sebab itu, ia menegaskan arah kebijakan KKP ke depan harus selaras dengan upaya memperkuat swasembada pangan berbasis ekonomi biru.
“Tantangan ini tentu tidak mudah, diperlukan energi besar dan fokus agar pembangunan kelautan dan perikanan berjalan optimal,” ujarnya.
Titiek juga menyoroti kondisi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari ketegangan geopolitik, konflik regional yang mengganggu rantai pasok pangan, dampak perubahan iklim, hingga fluktuasi harga komoditas perikanan dunia.
Menurutnya, semua faktor tersebut dapat mempengaruhi daya saing produk kelautan Indonesia.
Karena itu, Komisi IV DPR RI meminta KKP menjelaskan secara rinci program pembangunan tahun 2026.
Di antaranya berupa langkah konkret menjaga ketahanan pangan akuatik, memperkuat keberlanjutan ekosistem laut, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar, hingga petambak garam. * (erna)
