SuaraTani.com - Jakarta| Kepala BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, kondisi geopolitik global, khususnya ketegangan di kawasan strategis dunia seperti Timur Tengah sebagai jalur perdagangan utama, membawa pengaruh terhadap stabilitas rantai pasok di sektor farmasi.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada peningkatan harga serta potensi gangguan ketersediaan obat. Situasi ini menjadi perhatian serius, mengingat Indonesia masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku farmasi, yakni mencapai 94%.
“Ketersediaan obat merupakan hal yang vital dan penting bagi ketahanan nasional kita,” ujar Taruna pada Dialog Kepala BPOM dengan Pelaku Usaha Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi (PBF), di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Dialog tersebut bertajuk “Menjaga Ketahanan Obat Nasional sebagai Respons Kesiapsiagaan Dampak Geopolitik Global terhadap Stabilitas Harga dan Akses Obat di Indonesia”.
Forum ini menjadi wadah komunikasi dua arah antara regulator dan pelaku usaha untuk memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan obat nasional di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang agar ketersediaan obat dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“Angka 94% itu angka yang sangat tinggi. Karena rata-rata secara global, khususnya negara-negara mandiri, ketergantungan terhadap bahan baku impor di bawah 65%,” jelasnya.
Taruna mengatakan, berdasarkan diskusi sebelumnya, ketersediaan obat di Indonesia masih aman untuk 6 bulan ke depan. Namun, kondisi ini tetap perlu diantisipasi secara serius mengingat ketegangan geopolitik belum dapat dipastikan kapan berakhir.
"Kita harus mempersiapkan diri,” jelasnya.
Sebagai otoritas regulatori obat, BPOM berkomitmen memastikan obat yang beredar tetap aman, berkhasiat, dan bermutu.
BPOM juga berperan dalam mendukung ketersediaan obat yang menjadi tanggung jawab industri farmasi.
Dalam menghadapi tantangan global, BPOM membuka ruang fleksibilitas regulatori secara terukur pada kondisi tertentu tanpa mengurangi aspek keselamatan.
“Karena itu, hari ini kita berdialog untuk mengetahui kondisi nyata sektor farmasi dan mengidentifikasi risiko, lalu merumuskan langkah mitigasi yang konkret, adaptif, dan berkelanjutan secara bersama-sama,” ujar Taruna.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga obat nasional.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif William Adi Teja, menyebutkan dialog ini diharapkan menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan jangka pendek dan panjang untuk mengantisipasi potensi tantangan di masa depan.
“Kami juga berharap akan ada rekomendasi penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka menjaga stabilitas ketahanan obat nasional,” ujarnya.
Perwakilan sejumlah industri farmasi dan pedagang besar farmasi (PBF) hadir untuk memberikan pendapat serta masukan dalam dialog ini.
Kegiatan juga dihadiri para direktur dan jajaran di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Inspektur Cara Pembuatan Obat yang Baik, serta Inspektur Cara Distribusi Obat yang Baik.
Dalam dialog tersebut, industri farmasi menyampaikan sejumlah tantangan yang saat ini dihadapi dalam proses produksi obat, terutama keterbatasan bahan baku yang menyebabkan harga bahan baku yang semakin tinggi dan berpengaruh terhadap harga obat.
Isu lain yang turut disoroti adalah kemudahan akses dalam memperoleh bahan baku. Mereka memandang perlu ada strategi untuk menjaga harga obat tetap terjangkau agar akses masyarakat terhadap obat tidak terganggu.
“Melihat kondisi saat ini bahan baku sulit diperoleh, maka kami di industri farmasi harus lebih agile. Salah satunya dengan mencari alternatif bahan baku,” ungkap seorang perwakilan industri.
Dalam kondisi saat ini, industri juga meminta agar BPOM dapat memberikan kemudahan dari sisi perizinan, misalnya percepatan izin untuk produk variasi dan tidak adanya pembatasan untuk obat-obat esensial.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPOM, Taruna menyampaikan seluruh insight, saran, dan masukan dalam diskusi hari ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
“Kami akan mengambil keputusan setelah menghitung secara matang semua aspek yang menjadi masalah utama,” tuturnya.
Keputusan tersebut, baik berupa kemudahan, relaksasi aturan, aturan baru, pengecualian, maupun pembatasan, ditujukan untuk mendukung pertumbuhan industri farmasi sekaligus memastikan ketersediaan obat bagi masyarakat.
“Tentu saja, dengan tetap mengutamakan keamanan dan mutu produk,” tegasnya.
BPOM berharap momentum tantangan global saat ini dapat dimanfaatkan sebagai pendorong transformasi menuju industri farmasi nasional yang lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing global.
Melalui dialog ini, diharapkan lahir actionable insights dan komitmen nyata dari seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memperkuat ketahanan obat nasional demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan obat yang aman, bermutu, dan terjangkau. * (junita sianturi)
