SuaraTani.com – Jakarta| Anggota Komisi IV DPR RI, Abdullah Tuasikal memberikan dukungan kepada Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengoptimalkan program-program dalam mencapai target produksi pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
Abdullah mengungkapkan, Kementan telah berhasil memberikan kontribusi positif dalam perekonomian nasional, terutama di masa pandemi covid-19.
“Kami menyesalkan adanya pemotongan anggaran belanja di Kementan, kami memandag sektor pertanian patut memperoleh perhatian karena terbukti kemampuan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatnya nilai ekspor pertanian pada tahun 2020,” ungkap Abdullah saat Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian dan sejumlah pejabat Kementan, di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2021).
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis produk domestik bruto (PDB) pertanian TW IV 2020 tumbuh 2,59%. Begitu pula selama satu tahun terakhir PDB pertanian juga tumbuh positif 1,75% di tengah terjadinya kontraksi ekonomi Indonesia tahun 2020 yang mencapai 2,07%.
Sementara nilai ekspor kumulatif selama Januari-Desember 2020 mencapai Rp451,8 triliun atau meningkat 15,79% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp390,2 triliun. Pada masa pandemi Covid-19, ternyata bekerja di sektor pertanian menjadi pilihan utama masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah tenaga kerja sektor pertanian meningkat 2,23% dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan data terbaru BPS memperlihatkan NTP pada bulan Januari 2021 mencapai 103,26 atau naik 0,01% dibanding NTP pada bulan sebelumnya. Penyesuaian strategi, program dan kegiatan di tengah pandemi Covid-19 yang telah dilakukan ternyata memberikan dampak pada pertumbuhan PDB sektor pertanian.
Dalam raker tersebut, Abdullah juga mengungkapkan bahwa dalam refocusing dan realokasi anggaran diharapkan Kementan mengutamakan kegiatan yang dapat memberikan dampak positif pada pemulihan ekonomi nasional dan dapat memberikan prioritas program padat karya dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Abdullah memberikan beberapa masukan dan aspirasi terhadap Kementan, antara lain, Pertama, mengapresiasi upaya Kementan dalam meminimalkan penghematan pada program pekarangan pangn lestari (PP2L) dalam mencapai target sesuai dengan Renstra, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan agenda SOS.
kedua, mengapresiasi penambahan anggaran pengembangan kedelai dan mengharapkan Kementan memberikan dukungan terhadap varietas unggul serta paket saprodi yang lengkap sehingga mampu meningkatkan produktivitas kedelai nasional.
Ketiga, meningkatkan komoditas buah dan florikultura berbasis kawasan agar memaksimalkan pelibatan pengembangannya diperluas tidak hanya pada daerah eksisting saja.
Keempat, diharapkan Kementan mengoptimalkan produksi wajib tanam kepada perusahaan importir bawang putih dan menyiapkan sistem informasi sehingga memudahkan melakukan monitoring dan evaluasi realisasi wajib tanam tersebut.
Kelima, meminta agar program pengentasan daerah rentan rawan pangan diberikan prioritas seperti di Provinsi Papua.
Keenam, mengapresiasi penambahan unit alsintan pasca panen pada Ditjen Tanaman Pangan dibandingkan saat yang diusulkan pada RDP sebelumnya.
Sementara itu, Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam Raker bersama Komisi IV DPR RI mengungkapkan, dalam rangka merespon tantangan pembangunan nasional serta mengimplementasikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, Mentan, menjabarkan lima program sebagai kelanjutan pembangunan pertanian tahun sebelumnya.
Pertama, program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas. Kedua, program nilai tambah dan daya saing industri. Ketiga, program pendidikan dan pelatihan vokasi. Keempat, program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, program dukungan manajemen.
“Pelaksanaan lima program pembangunan pertanian pada tahun 2021 ini telah mendapatkan dukungan pendanaan melalui APBN. Pada awalnya dari pagu Rp21,84 triliun, sesuai surat Menteri Keuangan No S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, Kementan diharuskan melakukan penghematan belanja APBN TA 2021 sebesar Rp6,33 triliun, sehingga total berubah menjadi Rp15,51 triliun,” papar Mentan.* (putri)
